Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)

     Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)

Gambar terkait


Sebelum kita mengetahui kondisi sosial politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari Demokrasi Terpimpin serta latarbelakang lahirnya Demokrasi Terpimpin ini.
Demokrasi Terpimpin merupakan sebuah sistem Demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Adapun konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali di umumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 november 1956.
Sedangkan latar belakang lahirnya Demokrasi Terpimpin tentu disebabkan oleh masalah pada masa sebelumnya yaitu pada masa Demokrasi Liberal. Dimana pada masa Demokrasi Liberal sering terjadi pergantian kabinet, sehingga keadaan negara Indonesia menjadi tidak stabil. Dilihat dari berbagai aspek, latar belakang dicetusnya demokrasi terpimpin oleh presiden Soekarno adalah sebagai berikut:
1.      Aspek Keamanan Nasional
Banyaknya gerakan separatis pada Demokrasi Liberal yang menyebabkan ketidakstabilan negara Indonesia. Melihat kondisi yang demikian presiden Soekarno mengambil suatu keputusan dengan mencetuskan konsep Demokrasi Terpimpin, dimana seluruh keputusan berpusat pada negara.
2.      Aspek Perekonomian
Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan dengan baik, sehingga pembangunan ekonomi tersendat, uang banyak beredar di masyarakat sehingga nilai Rupiah merosot.
3.      Aspek Politik
Dilihat dari aspek politik latar belakang dicetusnya Demokrasi Terpimpin yaitu konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Sehingga presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 juli 1959 yang salah satu isinya adalah berlakunya kembali UUD 1945.
Jika kita lihat dari latar belakang lahirnya Demokrasi Terpimpin kita pasti langsung berkesimpulan bahwa kondisi sosial politik Indonesia pada masa ini lebih baik dari pada masa Demokrasi Liberal. Namun kenyataannya, kondisi sosial politik Indonesia pada masa ini adalah:
a.      Adanya Dominasi Komunis dalam pemerintahan. Pimpinan partai komunis indonesia (PKI) yaitu D.N. Aidit yang mengakomodasikan persekutuan Ideologi Nasionalisme, Agama (Islam), dan Komunisme yang dinamakan NASAKOM.
b.      Adanya perlawanan terhadap pemerintah. Perlawanan dari mahasiswa yang menyampaikan Tiga Tuntutan (Tritura) kepada pemerintah, yang salah satu isinya yaitu bubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI).

1.    Menegakkan Demokrasi Terpimpin
Dekrit 5 Juli tidak saja mendapatkan sambutan baik dalam masyarakat yang selama hampir 10 tahun dalam kegoyahan zaman Liberal telah mendambakan stabilitas politik, melainkan juga dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung.
Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, Kabinet Djuanda dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959, diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut presiden Soekarno bertindak selaku perdana mentri, sedangkjan Ir. Djuanda menjadi menteri pertama. Program kabinet meliputi keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Jaya, dan sandang pangan.
Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 150 tahun 1959 yang dikenal dengan “Dekrit 5 Juli 1959” memuat tiga hal pokok:
a.      Tidak berlaku UUDS 1950
b.      Berlakunya kembali UUD 1945
c.      Pembubaran Konstituante, dan pembentukan MPRS dan DPAS[2]
Dengan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dibentuk Majelis Permusyarawatan Rakyat Sementara (MPRS), yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
a.  Setuju kembali kepada UUD 1945
b.  Setia kepada perjuangan RI dan,
c.   Setuju dengan Manifesto Politik
Keanggotaan MPRS menurut Penpres No. 12 tahun 1959 terdiri atas 261 anggota DPR 94 dari utusan daerah, dan wakil Golongan Karya sebanyak 200 orang. Dalam penetapan Presiden itu disebutkan pula bahwa tugas dari pada MPRS menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Lembaga Politik Demokrasi terpimpin

Gambar
LEMBAGA-LEMBAGA POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN   Pada tangal 20 Januari 1961 dibentuk Front Nasional yang sesuai dengan konsep dan ide Sukarno. Dalam jangka panjang, lembaga tersebut akan dijadikan sebagai partai tunggal negara, dengan menggunakan basis masa sebagai penggeraknya yang tergabung dari seluruh partai politik yang berbeda ideologi dan seluruh golongan fungsional. Untuk menghambat rencana Sukarno tersebut, TNI-AD berhasil menghimpun beberapa organisasi golongan fungsional kedalam suatu organisasi yang bernama Sekber Golkar(Sekretariat Bersama Golkar) pada tanggal 20 Oktober 1964. Tujuan Sekber Golkar juga untuk menandingi kekuatan PKI yang semakin besar dan berpengaruh di masyarakat sehingga  membahayakan eksistensi TNI. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa masa Demokrasi Terpimpin mempunyai ciri-ciri, yaitu  pertama  peran dominan Presiden dalam segala aspek, kedua  pembatasan atas peran DPR serta partai-partai politik kecuali PKI y...
Baca selengkapnya

Prinsip Demokrasi Terpimpin

Gambar
Demokrasi Terpimpin  ini prinsipnya merupakan alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul dalam ranah politik Indonesia pada tahun 1957. Untuk mengurangi pertentangan di parlemen antara partai-partai politik, suatu sistem semi otoriter perlu diciptakan, di mana peran utama dimainkan Soekarno (Harold Crouch, 1999: 44). Pengertian tentang  Demokrasi Terpimpin  ini dapat ditemukan dalam pidato kenegaraan Soekarno pada HUT Kemerdekaan RI 1957 dan 1958 yang pokok pemikirannya sebagai berikut:  Pertama , ada rasa tidak puas terhadap hasil yang dicapai sejak tahun 1945 karena belum mendekati cita–cita Proklamasi 17 Agustus 1945 seperti keadilan dan kemakmuran, belum utuhnya wilayah NKRI karena masih ada daerah yang dijajah Belanda, serta adanya instabilitas nasional yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet era Demokrasi Liberal. Kedua , kegagalan itu disebabkan karena menipisnya nasionalisme, pemilihan model demokrasi liberal yang tidak cocok dengan...
Baca selengkapnya

Sistem Ekonomi pada Demokrasi Terpimpin

Gambar
Sistem Ekonomi pada Demokrasi Terpimpin Pada dasarnya tujuan pemerintah Indonesia menjalankan prinsip ekonomi terpimpin ialah mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. Dalam pelaksanaannya kebijakan ekonomi terpimpin berubah menjadi sistem yang bernama “Sistem Lisensi”. Dalam sistem ini orang-orang yang dapat melaksanakan kegiatan perekonomian, terutama impor hanyalah orang-orang yang mendapat Lisensi atau ijin khusus dari pemerintah. Untuk mengatasi “Sistem Lisensi “ tersebut presiden mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (DEKON) pada tanggal 23 Maret 1963. Dari deklarasi ini dikeluarkannya peraturan tentang ekspor-impor dan masalah penetapan harga. Namun, pada akhirnya DEKON juga tidak berdaya mengatasi kesulitan ekonomi Indonesia. Pada masa Kabinet Djuanda pada tahun 1958, pemerintah membuat sebuah undang-undang perencanaan untuk membentuk badan perekonomian untuk meningkatkan taraf ekonomi bangsa. Badan ini dinamakan Dewan Perancang Nasional yang dipimpin oleh Mohammad Yam...
Baca selengkapnya