Demokrasi Terpimpin

Ciri demokrasi terpimpin diantaranya adalah sebagai berikut : Dominasi kekuasaan presiden Dalam sistem demokrasi terpimpin menganut asas presidensil. Asas yang mengedepankan presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin sejak Dekrit 5 Juli 1959, secara otomatis negara Indonesia berada di bawah perintah presiden Soekarno pada masa itu. Hal ini memicu munculnya kesenjangan peran dari wakil rakyat dan memengaruhi sistem kerja kabinet. Presiden yang memimpin segala pergerakan pemerintahan sehingga dapat dengan mudah menyingkirkan peran- peran yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya, terutama dalam bidang politik.(baca juga:  Ciri Utama Pemerintahan Demokrasi ) Peran Partai Politik Dibatasi Memudarnya sistem partai politik bagi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin mengakibatkan pudarnya peran parpol saat itu. Keberadaan partai politik bahkan tidak dilaksanakan untuk mengisi jabatan di pemerintahan, melainkan untuk...

Sistem Ekonomi pada Demokrasi Terpimpin Pada dasarnya tujuan pemerintah Indonesia menjalankan prinsip ekonomi terpimpin ialah mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. Dalam pelaksanaannya kebijakan ekonomi terpimpin berubah menjadi sistem yang bernama “Sistem Lisensi”. Dalam sistem ini orang-orang yang dapat melaksanakan kegiatan perekonomian, terutama impor hanyalah orang-orang yang mendapat Lisensi atau ijin khusus dari pemerintah. Untuk mengatasi “Sistem Lisensi “ tersebut presiden mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (DEKON) pada tanggal 23 Maret 1963. Dari deklarasi ini dikeluarkannya peraturan tentang ekspor-impor dan masalah penetapan harga. Namun, pada akhirnya DEKON juga tidak berdaya mengatasi kesulitan ekonomi Indonesia. Pada masa Kabinet Djuanda pada tahun 1958, pemerintah membuat sebuah undang-undang perencanaan untuk membentuk badan perekonomian untuk meningkatkan taraf ekonomi bangsa. Badan ini dinamakan Dewan Perancang Nasional yang dipimpin oleh Mohammad Yam...

      Demokrasi Terpimpin (Orde Lama) Sebelum kita mengetahui kondisi sosial politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari Demokrasi Terpimpin serta latarbelakang lahirnya Demokrasi Terpimpin ini. Demokrasi Terpimpin merupakan sebuah sistem Demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Adapun konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali di umumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 november 1956. Sedangkan latar belakang lahirnya Demokrasi Terpimpin tentu disebabkan oleh masalah pada masa sebelumnya yaitu pada masa Demokrasi Liberal. Dimana pada masa Demokrasi Liberal sering terjadi pergantian kabinet, sehingga keadaan negara Indonesia menjadi tidak stabil. Dilihat dari berbagai aspek, latar belakang dicetusnya demokrasi terpimpin oleh presiden Soekarno adalah sebagai berikut: 1.        Aspek ...

Demokrasi Terpimpin  ini prinsipnya merupakan alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul dalam ranah politik Indonesia pada tahun 1957. Untuk mengurangi pertentangan di parlemen antara partai-partai politik, suatu sistem semi otoriter perlu diciptakan, di mana peran utama dimainkan Soekarno (Harold Crouch, 1999: 44). Pengertian tentang  Demokrasi Terpimpin  ini dapat ditemukan dalam pidato kenegaraan Soekarno pada HUT Kemerdekaan RI 1957 dan 1958 yang pokok pemikirannya sebagai berikut:  Pertama , ada rasa tidak puas terhadap hasil yang dicapai sejak tahun 1945 karena belum mendekati cita–cita Proklamasi 17 Agustus 1945 seperti keadilan dan kemakmuran, belum utuhnya wilayah NKRI karena masih ada daerah yang dijajah Belanda, serta adanya instabilitas nasional yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet era Demokrasi Liberal. Kedua , kegagalan itu disebabkan karena menipisnya nasionalisme, pemilihan model demokrasi liberal yang tidak cocok dengan...

Konstelasi Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin A. Dekrit Presiden: Awal Mula Demokrasi Terpimpin Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 dengan melalui Konstituante dan rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mencapai klimaksnya dalam bulan Juni 1959, akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk sampai kepada kesimpulan bahwa telah muncul suatu keadaan kacau yang membahayakan kehidupan negara. Atas kesimpulannya tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka, mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi yakni Demokrasi Terpimpin. Dekrit yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari masyarakat Republik Indonesia yang pada waktu itu sangat menantikan kehidupan negara yang stabil. Namun kekuatan dekrit tersebut bukan hanya berasal dari sambutan yang hangat dari sebagian besar rakyat Ind...

Latar Belakang sejarah diberlakukannya Demokrasi Terpimpin Di awali dari maklumat Hatta sebagai wakil presiden waktu itu, di mana dalam maklumat tersebut menganjurkan perlunya pembentukan partai-partai, yang ternyata mendapat sambutan luas hingga pada waktu itu lebih kurang 40 partai telah lahir di Indonesia, tetapi pada kenyataannya dalam kondisi yang sedemikian, bukannya menambah suburnya sistem Demokrasi di Indonesia. Buktinya kabinet-kabinet yang ada pada waktu itu tidak pernah bertahan sampai 2 tahun penuh dan terjadi perombakan-perombakan dengan kabinet yang baru, dan bahkan menurut penilayan presiden Soekarno banyaknya partai hanya memperunyam masalah dan hanya menjadi penyebab gotok- gotokan, penyebab perpecahan bahkan dalam nada pidatonya dia menilai partai itu adalah semacam pertunjukan adu kambing yang tidak bakalan berpengaruh baik bagi Bangsa dan negara. Menurut pengamatan Soekarno Demokrasi Liberal tidak semakin mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yang ...

Konsep Nasakom Dalam Demokrasi Terpimpin Bung Karno sampai dengan akhir hayatnya tetap bertahan terhadap ide Nasakom yang mengatakan bahwa kekuatan politik di Indonesia pada saat itu terdiri dari tiga golongan ideologi besar yaitu: golongan yang berideologi nasionalis, golongan yang berideologi dengan latar belakang agama, dan golongan yang berideologi komunis. Tiga-tiganya merupakan kekuatan yang diharapkan tetap bersatu untuk menyelesaikan masalah bangsa secara bersama-sama. Apakah dengan punya ide Nasakom tersebut bisa dikatakan bahwa Bung Karno adalah seorang Marxis yang lebih dekat dengan golongan komunis pada saat itu? Setiap orang boleh punya persepsi dan pendapatnya sendiri untuk hal ini. Tapi yamg nyata Bung Karno adalah seorang Nasionalis, yang ide Nasakom semata-mata dicetuskan melihat realitas masyarakat pada saat itu demi persatuan. Indonesia menginginkan suatu kolaborasi total semua anasir bangsa dari semua golongan ideologi yang ada termasuk golongan komunis u...

LEMBAGA-LEMBAGA POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN   Pada tangal 20 Januari 1961 dibentuk Front Nasional yang sesuai dengan konsep dan ide Sukarno. Dalam jangka panjang, lembaga tersebut akan dijadikan sebagai partai tunggal negara, dengan menggunakan basis masa sebagai penggeraknya yang tergabung dari seluruh partai politik yang berbeda ideologi dan seluruh golongan fungsional. Untuk menghambat rencana Sukarno tersebut, TNI-AD berhasil menghimpun beberapa organisasi golongan fungsional kedalam suatu organisasi yang bernama Sekber Golkar(Sekretariat Bersama Golkar) pada tanggal 20 Oktober 1964. Tujuan Sekber Golkar juga untuk menandingi kekuatan PKI yang semakin besar dan berpengaruh di masyarakat sehingga  membahayakan eksistensi TNI. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa masa Demokrasi Terpimpin mempunyai ciri-ciri, yaitu  pertama  peran dominan Presiden dalam segala aspek, kedua  pembatasan atas peran DPR serta partai-partai politik kecuali PKI y...

Latar Belakang  Dekrit Presiden Demokrasi liberal atau sistem parlementer di Indonesia berdampak pada instabilitas keamanan, politik serta ekonomi. Hal ni dibuktikan hanya dalam rentang waktu 10 tahun terdapat 7 kabinet jatuh bangun. Disamping itu muncul gerakan–gerakan separatis serta berbagai pemberontakan di daerah. Sementara itu, Dewan Konstituante yang bertugas menyusun UUD yang baru gagal melaksanakan tugasnya disebabkan adanya pertentangan diantara partai politik di Konstituante. Dalam pidato tanggal 22 April 1959 didepan Konstituante dengan judul “Res Publica, Sekali Lagi Res Publica”, Presiden Sukarno atas nama pemerintah menganjurkan, supaya Konstituante dalam rangka rencana pelaksanaan Demokrasi Terpimpin menetapkan UUD 1945 sebagai UUD bagi ketatanegaraan yang definitif. Dewan Konstituante berbeda pendapat dalam merumuskan dasar negara. Pertentangan tersebut antara kelompok pendukung dasar negara Pancasila dan pendukung dasar negara berdasar syariat Islam. K...