Mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer atau Liberal menjadi lebih stabil
Demokrasi Terpimpin meerupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer atau Liberal. Hal ini disebabkan karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya sebatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai.
Ciri-ciri demokrasi terpimpin
1. Kekuasaan Presiden
Dalam sistem Demokrasi Terpimpin mempercayai asas Presidensil. Asas yang mengedepankan Presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Dengan diberlakukannya Demokrasi Terpimpin sejak Dekrit 5 Juli 1959, secara otomatis negara Indonesia berada di bawah perintah Presiden Soekarno pada masa itu.
Hal itu dapat memicu munculnya kesenjangan peran dari wakil rakyat dan memengaruhi sistem kerja Kabinet. Presiden lah yang memimpin segala pergerakan pemerintahan. Sehingga dapat dengan mudah menggeser peran- peran yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya, terutama dalam bidang politik.
2. Peran Partai Politik Dibatasi
Terpecahnya sistem partai politik bagi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, mengakibatkan pecahnya peran partai politik waktu itu. Kehadiran partai politik bahkan tidak dilaksanakan untuk mengisi kedudukan di pemerintahan. Melainkan untuk menjadi pendukung dari segala kebijakan Presiden.
Maka dapat diartikan peran partai politik hanya akan bertujuan dengan keputusan presiden tanpa adanya pembaharu dalam pergerakan pemerintahan.
3. Peran Militer Semakin Kuat
Perkembangan militer di Indonesia dimanfaatkan sebagai bendung pertahanan yang sekalian menjadi dwifungsi peran pemerintahan. Kekuatan Angkatan Bersenjata pada masa ini sangat memiliki kekuasaaan yang tinggi. Bahkan lembaga pemerintahan berada di bawah komando kemiliteran. Militer telah banyak terlibat dalam kekacauan politik domestik karena adanya dwifungsi.
4. Berkembangnya Paham Komunisme
merdeka.com
Partai Komunis Indonesia mengalami peralihan kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Karena adanya hubungan timbal balik antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hubungan tersebut terjadi karena ketenaran Soekarno, yang sedang naik dimanfaatkan oleh PKI sebagai daya tarik untuk memeroleh massa.
Dukungan ketika MPRS melantik Soekarno sebagai Presiden seumur hidup pun diberikan oleh PKI. Dengan hubungan baik tersebut tidak kagum apabila paham komunis menjadi berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia.
5. Anti Kebebasan Pers
Pers berperan penting dalam sebuah negara sebagai penyalur suara masyarakat untuk sistem politik yang lebih baik.Tapi, pada masa demokrasi terpimpin kebebasan mengajukan pendapat bagi individu pers mulai dibatasi oleh oknum- oknum pendukung pemerintah dalam hal ini presiden yang berkuasa.
Kebijakan itu menyebabkan sebagian besar media yang biasanya memberitakan segala hal dengan terbuka mulai menjadi menutup diri. Bahkan sampai beberapa surat kabar tidak berani mengedarkan beritanya di masyarakat karena takut dicekal.
6. Sentralisasi Pihak Pusat
Pelaksanaan Demokrasi terpimpin juga mengalami penyimpangan dalam perkembangannya sehingga menimbulkan gesekan situasi politik di Indonesia. Penyimpangan tersebut antara lain :
Hak sebagai warga negara Indonesia tidak dianggap dan tidak ada jaminan yang kuat didalamnya.
Kebebasan berpendapat terutama oleh pers kian dibatasi sehingga banyak media massa yang tidak berani menerbitkan pemikirannya.
Sistem kepartaian tidak jelas kemana arahnya.
Peran partai politik melemah seiring dengan kepentingan yang tidak sejalan.
Adanya sentralisasi kekuasaan oleh pusat dan daerah.
Pusat berkuasa sepenuhnya dalam sistem pemerintahansehingga muncul kesenjangan.
Penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan demokrasi terpimpin mengakibatkan adanya kesenjangan antara PKI dan kaum borjuis Indonesia. Mereka itu berpengaruh besar dalam mendesak pergerakan kaum buruh dan petani. Serta mengakibatkan peristiwa politik semakin membara. Pendapatan ekspor menurun serupa dengan cadangan devisa yang membuat inflasi semakin tinggi, sehingga menimbulkan banyaknya demonstrasi.
LEMBAGA-LEMBAGA POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN Pada tangal 20 Januari 1961 dibentuk Front Nasional yang sesuai dengan konsep dan ide Sukarno. Dalam jangka panjang, lembaga tersebut akan dijadikan sebagai partai tunggal negara, dengan menggunakan basis masa sebagai penggeraknya yang tergabung dari seluruh partai politik yang berbeda ideologi dan seluruh golongan fungsional. Untuk menghambat rencana Sukarno tersebut, TNI-AD berhasil menghimpun beberapa organisasi golongan fungsional kedalam suatu organisasi yang bernama Sekber Golkar(Sekretariat Bersama Golkar) pada tanggal 20 Oktober 1964. Tujuan Sekber Golkar juga untuk menandingi kekuatan PKI yang semakin besar dan berpengaruh di masyarakat sehingga membahayakan eksistensi TNI. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa masa Demokrasi Terpimpin mempunyai ciri-ciri, yaitu pertama peran dominan Presiden dalam segala aspek, kedua pembatasan atas peran DPR serta partai-partai politik kecuali PKI y...
Demokrasi Terpimpin ini prinsipnya merupakan alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul dalam ranah politik Indonesia pada tahun 1957. Untuk mengurangi pertentangan di parlemen antara partai-partai politik, suatu sistem semi otoriter perlu diciptakan, di mana peran utama dimainkan Soekarno (Harold Crouch, 1999: 44). Pengertian tentang Demokrasi Terpimpin ini dapat ditemukan dalam pidato kenegaraan Soekarno pada HUT Kemerdekaan RI 1957 dan 1958 yang pokok pemikirannya sebagai berikut: Pertama , ada rasa tidak puas terhadap hasil yang dicapai sejak tahun 1945 karena belum mendekati cita–cita Proklamasi 17 Agustus 1945 seperti keadilan dan kemakmuran, belum utuhnya wilayah NKRI karena masih ada daerah yang dijajah Belanda, serta adanya instabilitas nasional yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet era Demokrasi Liberal. Kedua , kegagalan itu disebabkan karena menipisnya nasionalisme, pemilihan model demokrasi liberal yang tidak cocok dengan...
Sistem Ekonomi pada Demokrasi Terpimpin Pada dasarnya tujuan pemerintah Indonesia menjalankan prinsip ekonomi terpimpin ialah mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. Dalam pelaksanaannya kebijakan ekonomi terpimpin berubah menjadi sistem yang bernama “Sistem Lisensi”. Dalam sistem ini orang-orang yang dapat melaksanakan kegiatan perekonomian, terutama impor hanyalah orang-orang yang mendapat Lisensi atau ijin khusus dari pemerintah. Untuk mengatasi “Sistem Lisensi “ tersebut presiden mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (DEKON) pada tanggal 23 Maret 1963. Dari deklarasi ini dikeluarkannya peraturan tentang ekspor-impor dan masalah penetapan harga. Namun, pada akhirnya DEKON juga tidak berdaya mengatasi kesulitan ekonomi Indonesia. Pada masa Kabinet Djuanda pada tahun 1958, pemerintah membuat sebuah undang-undang perencanaan untuk membentuk badan perekonomian untuk meningkatkan taraf ekonomi bangsa. Badan ini dinamakan Dewan Perancang Nasional yang dipimpin oleh Mohammad Yam...
Komentar
Posting Komentar