Dampak masa demokrasi terpimpin

Dampak-dampak masa demokrasi terpimpin

masa demokrasi terpimpin
kompasiana.com
Setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 maka Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah. Dekrit Presiden menandai berdirinya rezim demokrasi terpimpin atau orde lama.
Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin ini banyak menimbulkan dampak-dampak. dibawah ini dampak-dampak yang terjadi ketika masa demokrasi terpimpin.

Dampak Positif Demokrasi Terpimpin

  • Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis yang berkepanjangan.
  • Memberikan pedoman yang jelas yakni UUD 1945.
  • Merintis pembentukan Lembaga Tinggi Negara yakni MPRS dan DPAS.

Dampak Negatif Demokrasi Terpimpin

  • Memberikan kekuasaan besar kepada kepala negara atau Presiden, MPR dan lembaga tinggi negara lainnya.
  • Memberi peluang terhadap militer untuk ikut terjun ke dalam dunia politik.
Pada Demokrasi Terpimpin masa pemerintahan Presiden Soekarno kekuasaan mutlak terletak pada Presiden. Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, sedangkan aktivitas partai sendiri dibatasi.

Dampak Demokrasi Terpimpin Terhadap Situasi Politik

Demokrasi Terpimpin membawa dampak besar bagi Pemerintahan Indonesia waktu itu. Sebab Demokrasi Terpimpin juga diwarnai oleh kepemimpinan PKI dan kaum Borjunis Nasional.
Hal ini membawa pengaruh yang besar terhadap bangsa Indonesia diantaranya pendapatan ekspor Indonesia yang menurun, infasi yang terus merangkak naik dan juga mewabahnya korupsi oleh kaum birokrat dan militer. Wikipedia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Lembaga Politik Demokrasi terpimpin

Gambar
LEMBAGA-LEMBAGA POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN   Pada tangal 20 Januari 1961 dibentuk Front Nasional yang sesuai dengan konsep dan ide Sukarno. Dalam jangka panjang, lembaga tersebut akan dijadikan sebagai partai tunggal negara, dengan menggunakan basis masa sebagai penggeraknya yang tergabung dari seluruh partai politik yang berbeda ideologi dan seluruh golongan fungsional. Untuk menghambat rencana Sukarno tersebut, TNI-AD berhasil menghimpun beberapa organisasi golongan fungsional kedalam suatu organisasi yang bernama Sekber Golkar(Sekretariat Bersama Golkar) pada tanggal 20 Oktober 1964. Tujuan Sekber Golkar juga untuk menandingi kekuatan PKI yang semakin besar dan berpengaruh di masyarakat sehingga  membahayakan eksistensi TNI. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa masa Demokrasi Terpimpin mempunyai ciri-ciri, yaitu  pertama  peran dominan Presiden dalam segala aspek, kedua  pembatasan atas peran DPR serta partai-partai politik kecuali PKI y...
Baca selengkapnya

Prinsip Demokrasi Terpimpin

Gambar
Demokrasi Terpimpin  ini prinsipnya merupakan alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul dalam ranah politik Indonesia pada tahun 1957. Untuk mengurangi pertentangan di parlemen antara partai-partai politik, suatu sistem semi otoriter perlu diciptakan, di mana peran utama dimainkan Soekarno (Harold Crouch, 1999: 44). Pengertian tentang  Demokrasi Terpimpin  ini dapat ditemukan dalam pidato kenegaraan Soekarno pada HUT Kemerdekaan RI 1957 dan 1958 yang pokok pemikirannya sebagai berikut:  Pertama , ada rasa tidak puas terhadap hasil yang dicapai sejak tahun 1945 karena belum mendekati cita–cita Proklamasi 17 Agustus 1945 seperti keadilan dan kemakmuran, belum utuhnya wilayah NKRI karena masih ada daerah yang dijajah Belanda, serta adanya instabilitas nasional yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet era Demokrasi Liberal. Kedua , kegagalan itu disebabkan karena menipisnya nasionalisme, pemilihan model demokrasi liberal yang tidak cocok dengan...
Baca selengkapnya

Sistem Ekonomi pada Demokrasi Terpimpin

Gambar
Sistem Ekonomi pada Demokrasi Terpimpin Pada dasarnya tujuan pemerintah Indonesia menjalankan prinsip ekonomi terpimpin ialah mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. Dalam pelaksanaannya kebijakan ekonomi terpimpin berubah menjadi sistem yang bernama “Sistem Lisensi”. Dalam sistem ini orang-orang yang dapat melaksanakan kegiatan perekonomian, terutama impor hanyalah orang-orang yang mendapat Lisensi atau ijin khusus dari pemerintah. Untuk mengatasi “Sistem Lisensi “ tersebut presiden mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (DEKON) pada tanggal 23 Maret 1963. Dari deklarasi ini dikeluarkannya peraturan tentang ekspor-impor dan masalah penetapan harga. Namun, pada akhirnya DEKON juga tidak berdaya mengatasi kesulitan ekonomi Indonesia. Pada masa Kabinet Djuanda pada tahun 1958, pemerintah membuat sebuah undang-undang perencanaan untuk membentuk badan perekonomian untuk meningkatkan taraf ekonomi bangsa. Badan ini dinamakan Dewan Perancang Nasional yang dipimpin oleh Mohammad Yam...
Baca selengkapnya