Penyimpangan Yang Dilakukan dari Demokrasi Terpimpin Terhadap UUD 1945



Penyimpangan Yang Dilakukan dari Demokrasi Terpimpin Terhadap UUD 1945


Hasil gambar untuk demokrasi terpimpin



1.      Kedudukan Presiden
Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS  tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.


2.      Pembentukan MPRS
Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Anggota MPRS ditunjuk oleh presiden dengan syarat adalah Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik.

penuruan Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan. Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).


3.      Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS  adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.
Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada dibawah pemerintah/presiden sebab presiden adalah ketuanya. Hal ini disebabkan karena DPAS yang mengusulkan dengan suara bulat agar pidato presiden pada hari kemerdekaan RI 17 AGUSTUS 1959 yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol)ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penpres No.1 tahun 1960. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Lembaga Politik Demokrasi terpimpin

Gambar
LEMBAGA-LEMBAGA POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN   Pada tangal 20 Januari 1961 dibentuk Front Nasional yang sesuai dengan konsep dan ide Sukarno. Dalam jangka panjang, lembaga tersebut akan dijadikan sebagai partai tunggal negara, dengan menggunakan basis masa sebagai penggeraknya yang tergabung dari seluruh partai politik yang berbeda ideologi dan seluruh golongan fungsional. Untuk menghambat rencana Sukarno tersebut, TNI-AD berhasil menghimpun beberapa organisasi golongan fungsional kedalam suatu organisasi yang bernama Sekber Golkar(Sekretariat Bersama Golkar) pada tanggal 20 Oktober 1964. Tujuan Sekber Golkar juga untuk menandingi kekuatan PKI yang semakin besar dan berpengaruh di masyarakat sehingga  membahayakan eksistensi TNI. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa masa Demokrasi Terpimpin mempunyai ciri-ciri, yaitu  pertama  peran dominan Presiden dalam segala aspek, kedua  pembatasan atas peran DPR serta partai-partai politik kecuali PKI y...
Baca selengkapnya

Prinsip Demokrasi Terpimpin

Gambar
Demokrasi Terpimpin  ini prinsipnya merupakan alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul dalam ranah politik Indonesia pada tahun 1957. Untuk mengurangi pertentangan di parlemen antara partai-partai politik, suatu sistem semi otoriter perlu diciptakan, di mana peran utama dimainkan Soekarno (Harold Crouch, 1999: 44). Pengertian tentang  Demokrasi Terpimpin  ini dapat ditemukan dalam pidato kenegaraan Soekarno pada HUT Kemerdekaan RI 1957 dan 1958 yang pokok pemikirannya sebagai berikut:  Pertama , ada rasa tidak puas terhadap hasil yang dicapai sejak tahun 1945 karena belum mendekati cita–cita Proklamasi 17 Agustus 1945 seperti keadilan dan kemakmuran, belum utuhnya wilayah NKRI karena masih ada daerah yang dijajah Belanda, serta adanya instabilitas nasional yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet era Demokrasi Liberal. Kedua , kegagalan itu disebabkan karena menipisnya nasionalisme, pemilihan model demokrasi liberal yang tidak cocok dengan...
Baca selengkapnya

Sistem Ekonomi pada Demokrasi Terpimpin

Gambar
Sistem Ekonomi pada Demokrasi Terpimpin Pada dasarnya tujuan pemerintah Indonesia menjalankan prinsip ekonomi terpimpin ialah mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. Dalam pelaksanaannya kebijakan ekonomi terpimpin berubah menjadi sistem yang bernama “Sistem Lisensi”. Dalam sistem ini orang-orang yang dapat melaksanakan kegiatan perekonomian, terutama impor hanyalah orang-orang yang mendapat Lisensi atau ijin khusus dari pemerintah. Untuk mengatasi “Sistem Lisensi “ tersebut presiden mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (DEKON) pada tanggal 23 Maret 1963. Dari deklarasi ini dikeluarkannya peraturan tentang ekspor-impor dan masalah penetapan harga. Namun, pada akhirnya DEKON juga tidak berdaya mengatasi kesulitan ekonomi Indonesia. Pada masa Kabinet Djuanda pada tahun 1958, pemerintah membuat sebuah undang-undang perencanaan untuk membentuk badan perekonomian untuk meningkatkan taraf ekonomi bangsa. Badan ini dinamakan Dewan Perancang Nasional yang dipimpin oleh Mohammad Yam...
Baca selengkapnya